Sebutkan Kebijakan Yang Diterapkan Raffles di Indonesia! – Thomas Stamford Raffles dianggap sebagai Wakil Gubernur (Lieutenant Governor) di Indonesia untuk mewakili raja muda (Viceroy) Lord Minto yang berkedudukan di India. Sebagai orang yang beraliran liberal, Raffles ingin mengadakan perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia termasuk dalam bidang ekonomi.
Ia hendak melaksanakan kebijakan ekonomi yang didasarkan pada dasar-dasar kebebasan sesuai ajaran liberalisme. Maka dalam masa pemerintahannya (1811-1816) Raffles mencoba untuk melaksanakan kebijaksanaan sebagai berikut:
- Menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa atau rodi. Rakyat diberi kebebasan untuk menanami tanahnya dengan tanaman-tanaman yang dianggap menguntungkan. Mengadakan pergantian sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi dengan sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Raffles menganggap bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik semua tanah yang ada di daerah jajahan. Karena itu Raffles menganggap bahwa yang menggarap sawah adalah penyewa dari tanah pemerintah.
- Para petani mempunyai kewajiban membayar sewa tanah (land rente) pada pemerintah. Sewa tanah atau landrentitu harus diserahkan sebagai suatu pajak atas pemakaian tanah pemerintah oleh penduduk. Sesungguhnya sistem sewa yang diperkenalkan oleh Raffles itu mengandung maksud yang luas . Sistem tersebut dimaksudkan untuk membebaskan beban kehidupan dari pundak penduduk, dan memberikan kebebasan atas tanah yang dimiliki oleh petani. Mereka membayangkan apabila para petani memiliki kebebasan untuk menanami tanahnya dan menjual hasil panennya secara bebas maka mereka akan terangsang untuk bekerja giat demi hasil yang dinikmati sendiri. Padahal sistem sewa tersebut sangat merugikan para petani karena mereka harus menyerahkan sewa kepada pemerintah. Akibatnya para petani enggan bekerja giat untuk mengolah tanahnya.
- Dalam pelaksanaannya sistem sewa tanah ini membawa banyak akibat. Sistem sewa tanah telah menimbulkan perubahan-perubahan penting yaitu: Unsur-unsur paksaan diganti dengan unsur kebebasan, sukarela, dan hubungan perjanjian atau kontak.
- Hubungan antar pemerintah dengan rakyat didasari oleh sifat kontak yang merupakan hal baru bagi penduduk tanah jajahan. Dalam kehidupan sosial dan budaya ikatan adat istiadat yang secara turun-temurun telah berjalan menjadi semakin longgar karena pengaruh kehidupan yang bercorak barat. Demikian pula kehidupan ekonomi barang hendak diganti dengan ekonomi uang.
Membagi pulau jawa menjadi 16 karesidenan untuk mempermudah pengawasan